LAPORAN KEUANGAN DESA HARUS SEDERHANA

Silahkan bagikan :

۞ السَّــــــلاَمُ عَلَيْــــــكُمْ وَرَحْمَــةُ اللــــهِ وَبَرَكَاتُــــــــــهُ ۞

۞ بســـــــــــــم اللّـــه الرّحمٰن الرّحيـــــــــــــم ۞

-----------------------------------------------------------------------

Dana desa yang dikucurkan bulan April tahun 2015 perlu diikuti dengan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti aparat desa. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama untuk membuat modul laporan keuangan yang sederhana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, IAI membantu Kementerian Desa untuk membuat pedoman akuntansi desa yang sederhana dan mudah dipahami perangkat di desa. IAI menyatakan bahwa tidak semua aparat desa mengerti dengan baik pembuatan laporan keuangan atau akuntansi.

Selain itu, ada prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan tersebut, yakni setiap pengeluaran harus dicatat dan disertai bukti. Setiap pengeluaran juga harus sesuai dengan peruntukannya. Investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus dicatat dan dilaporkan.

Kerja sama dengan para akuntan ini diharapkan tercapai tiga hal. Pertama, membimbing dan meningkatkan keterampilan kepala desa berikut aparatnya soal pembukuan keuangan desa. Kedua, menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana desa, dan ketiga, memberikan kemampuan soal pencatatan atau audit aset-aset desa dengan benar, sehingga tidak hilang dan jelas peruntukannya.

Sumber: jdih.bpk.go.id

۞ الحمد لله ربّ العٰلمين ۞

-----------------------------------------------------------------------