Rancangan RKPDes Balaroa Pewunu 2017

Untuk mensosialisasikan Rancangan RKPDesa Balaroa Pewunu Tahun 2017, maka dianggap perlu untuk mempublikasikannya melaui website resmi BPD Balaroa Pewunu.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik link dibawah ini :

https://drive.google.com/open?id=0B_CZfadf_BTVZFVkdFBobnc3M2M

.

Baca Selanjutnya

Perdes RKPDes Balaroa Pewunu 2017

Salah satu cara untuk mensosialisasikan Program Pembangunan yang ada di desa adalah melalui publikasi program melalui website resmi BPD Balaroa Pewunu. Untuk lebih jelasnya silahkan klik link dibawah ini :
https://drive.google.com/open?id=0B_CZfadf_BTVQ00zR1BYQ0Z4NXc

Baca Selanjutnya

DESA DALAM PRESPEKTIF AKUNTANSI (BAGIAN 1)

Oleh : Dr.Jan Hoesada,CPA

PENDAHULUAN

Upaya otonomi desa telah dilakukan sejak proklamasi kemerdekaan RI, mengalami pasang surut, lalu mendapat momentum pada era reformasi dan kebangkitan otonomi daerah, berpuncak pada tahun 2014. Desa diangkat UU menjadi subyek kepemerintahan, merupakan reformasi bersifat otonomi paling sejati.

OTONOMI DAERAH

UU 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah pusat yang sebaiknya menjadi tugas pemerintah daerah dan menahan selebihnya. PP 38/2007 membagi wewenang pemerintah pusat dan pemda berdasar kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Dalam upaya meningkatkan derajat UU otonomi daerah – yang dalam kenyataan- masih bersifat nominal (diterapkan secara tebang pilih, yang diterapkan sebagian dan/atau yang bertentangan dengan UU) dan yang masih bersifat semantik (sekadar jargon, yang masih digunakan sebagai sekadar sarana pidato politik) menjadi sebuah konstitusi bersifat normatif yang diterapkan dan dipatuhi secara paripurna, KSAP membangun pertanggungjawaban berbasis akuntansi & laporan keuangan.

Sebagai sebuah produk per-undang-undangan, PP 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dibentuk untuk mencipta keadilan akuntansi, mencipta ketertiban dan akuntabilitas keuangan berbentuk LK, memberi manfaat transparansi keuangan bagi publik. Keadilan akuntansi adalah upaya mitigasi risiko sistem politik berbentuk kekuasaan eksekutif terlampau besar, membangun keseimbangan kekuasaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menghapus disharmoni APBN dan APBD, kepatutan keadilan alokasi dana APBN dan APBD berbasis aspirasi rakyat, sementara audit LK akan menguji kewajaran pertanggungjawaban akuntansi dan pelaporan LK pemerintahan.

Karena itu PP 71/2010 bertujuan membangun nilai luhur ketertiban kuasa anggaran dan perbendaharaan bersifat akuntabel, transparan dan demokratis, mencipta iklim keuangan negara nan aman, damai, adil bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat banyak.

UUD menentukan bahwa entitas NKRI terbagi menjadi entitas daerah provinsi, entitas provinsi terbagi menjadi beberapa entitas kabupaten dan kota. Entitas daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri sesuai UU otonomi daerah dan tugas perbantuan melalui pembentukan peraturan daerah, masing-masing membentuk DPRD mandiri dengan anggota DPRD dan kepala pemerintahan daerah yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum daerah, sehingga layak disebut entitas pelaporan LK.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Dalam buku indah berjudul Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi karangan Dr. Didik Sukriono, S.H,M.H., Beliau menguraikan bahwa UU 13/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 menimbulkan berbagai wacana keterbatasan kemampuan DPRD membentuk RPJMD, ketidakkonsistenan RPJMD dan APBD, wacana mis-alokasi anggaran, eforia perda tentang pajak dan pungutan daerah dan pembatalannya oleh Mendagri, wacana disekitar dana dekonsentrasi dan dan tugas pembantuan, lalu PP 7/2008 diterbitkan untuk mengatasi dua isu terakhir tersebut. Permendagri 24 tahun 2006 mendorong pelayanan terpadu bertujuan agar layanan pemda makin baik, murah, cepat dan sederhana, namun dihambat keterbatasan anggaran pemda, standar pelayanan minimum belum tersusun, keterbatasan kesadaran dan kemampuan berakuntabilitas, prosedur layanan berbelit-belit, kekurangan SDM dan koordinasi pemda dengan pemangku kepentingan.

UU 32/2004 menampilkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah mencakupi beban penduduk (pajak, retribusi dll), pembatasan kekebasan penduduk dan hak penduduk, serta pengaturan lain sesuai perundang-undangan NKRI

Reformasi membawa angin segar deregulasi, pemekaran berkelanjutan daerah otonom telah menunjukkan gejala berlebihan (kebablasan) dalam bentuk keinginan berpisah dan separatisme kedaerahan berciri eforia pemekaran lanjutan berbagai pemerintah daerah sedemikian rupa kecilnya sehingga mengurangi daya ekonomi setiap pemerintahan daerah, meningkatnya biaya birokrasi dan rentang alokasi APBN, penurunan skala ekonomi (economies of scale) yang menyebabkan Indonesia memasuki era ekonomi mahal (diseconomies), penurunan pelayanan publik, penurunan daya saing negara, berpotensi separatisme ekstrim berupa penolakan menjadi bagian NKRI, berkonsekuensi bahwa PP 71/2010 harus diterapkan oleh setiap daerah otonom yang baru.

Baca juga: Desa dalam Prespektif Akuntansi (Bagian 2)

Sumber: www.ksap.org

Baca Selanjutnya

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi sebagai satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikarunia potensi sumberdaya air yang berlimpah, juga memiliki potensi untuk mendapat daya rusak air.Salah Potensi daya rusak yang sudah dirasakan oleh wilayah ini adalah kejadian banjir yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Sigi.

Kejadian ini tidak terlepas dari kerusakan alam yang terjadi di Kabupaten Sigi, dimana adanya kecenderungan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebih, yang menimbulkan erosi dan sedimentasi pada Sungai Palu. Sebagai akibatnya daya tampung sungai menjadi menurun dan tidak mampu lagi menampung secara optimal limpasan air hujan saat debit puncak.

Potensi kekeringan juga dimiliki oleh Kabupaten Sigi, sebagai indikasinya adalah terdapatnya beberapa sungai di Kabupaten Sigi yang mengalami kekeringan pada musim kemarau. Apabila kondisi ini tidak segera diambil tindakan pemecahan masalah, bukan mustahil kekeringan juga akan terjadi pada masa mendatang.

Luas Genangan Banjir di Kabupaten Sigi

No	Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)	Persentase (%)
1	Dolo Barat	Bobo	256.83	1.18
		Pesaku	454.57	2.09
		Rarampadende	201.11	0.93
2	Dolo Selatan	Balongga	781.24	3.60
		Baluase	336.46	1.55
		Bulubete	317.64	1.46
		Jono	55.31	0.25
		Pulu	537.83	2.48
		Rogo	231.33	1.07
		Sambo	495.81	2.28
		Walatana	8.42	0.04
		Wisolo	158.79	0.73
3	Gumbasa	Kalawara	321.91	1.48
		Pakuli	452.83	2.08
		Pandere	1,935.71	8.91
4	Kulawi	Boladangko	199.83	0.92
		Bolapapu	169.08	0.78
		Lonca	1,140.15	5.25
		Mataue	536.30	2.47
		Sungku	2,459.01	11.32
		Tangkulowi	25.66	0.12
		Toro	2,509.34	11.55
		Winatu	3,783.37	17.42
5	Kulawi Selatan	O'o	0.02	0.0001
6	Nokilalaki	Kadidia	0.22	0.0010
		Sopu	25.30	0.12
7	Palolo	Ampera	172.57	0.79
		Bahagia	677.48	3.12
		Berdikari	58.15	0.27
		Bunga	21.80	0.10
		Kapiroe	225.38	1.04
		Makmur	360.18	1.66
		Petimbe	194.82	0.90
		Ranteleda	167.70	0.77
		Sejahtera	839.13	3.86
		Tanah Harapan	376.31	1.73
		Uwenuni	262.02	1.21
8	Sigi Biromaru	Sidondo I	190.78	0.88
		Sidondo II	205.41	0.95
9	Tanambulava	Lambara	182.15	0.84
		Sibalaya Utara	391.04	1.80
Jumlah			21,718.99	100.00

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2011

Baca Selanjutnya